Pemerintah Amankan Pasokan Solar dengan Program B50 di Tengah Gejolak Geopolitik

Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers.
(2026/10/13) Pemerintah menyatakan pasokan Solar dalam negeri bebas impor setelah implementasi program biodiesel B50 berbasis CPO sawit.
(2026/10/13) Pemerintah menyatakan pasokan Solar dalam negeri bebas impor setelah implementasi program biodiesel B50 berbasis CPO sawit.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, saat membuka Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta pada 12 Oktober 2026. Bahlil menekankan langkah substitusi bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati sebagai respons atas ketegangan geopolitik yang mengganggu arus logistik minyak mentah global.
Dalam penjelasannya, pemerintah mencatat total konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bph), sementara kemampuan produksi siap jual (lifting) minyak domestik sekitar 600.000 bph. Kesenjangan itu membuat Indonesia mengimpor sekitar 1 juta bph minyak, menurut data yang disampaikan pada acara tersebut.
- B50 Diperluas ke Jambi Akhir Juli, Tantangan Logistik Jadi Fokus Berikutnya (15 Juli 2026)
- Pakar Usul BPDP Perluas Pembiayaan ke Bioetanol agar Harga Kompetitif (29 September 2026)
- Pemerintah Genjot Implementasi B60 pada 2027, Bongkar Kesiapan CPO, FAME, dan Formula Teknis (4 September 2026)
- Gapki: Kebutuhan CPO untuk B50 Bisa Capai 16–17 Juta Ton pada 2027 (29 Juli 2026)
Pemerintah mengklaim bahwa untuk Solar, substitusi FAME berbasis minyak sawit (CPO) telah diterapkan pada komposisi 50% per liter Solar murni, sehingga program B50 menyumbang sekitar 50% dari kebutuhan Solar nasional sebesar 39 juta kiloliter. Bahlil menyatakan bahwa dengan implementasi B50, pasokan Solar dinyatakan tidak lagi bergantung pada impor.
Menyoal sumber bahan baku transportasi nabati lainnya, Bahlil mengungkapkan pemerintah menyiapkan kebijakan mandatori campuran etanol E50 untuk bensin mulai bertahap pada 2027. Bahan baku etanol yang disebutkan meliputi tebu, singkong, dan jagung, dengan produksi bensin domestik kini tercatat sekitar 18-19 juta kiloliter dari kebutuhan tahunan sebesar 40 juta kiloliter.
Selain menguraikan angka konsumsi dan lifting, Bahlil membahas dampak geopolitik terhadap arus minyak mentah, termasuk fakta bahwa sekitar 23% pasokan minyak mentah Indonesia sebelumnya melintasi Selat Hormuz. Ia menyatakan ketegangan antara negara-negara di kawasan Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan rantai pasok dan karenanya memperkuat urgensi diversifikasi pasokan energi.
Implementasi B50 menempatkan sektor sawit sebagai komponen penting kebijakan energi; pemerintah menyebutkan 50% dari kebutuhan Solar nasional sebesar 39 juta kiloliter dipasok menggunakan CPO yang diolah menjadi FAME. Rencana E50 yang dimulai 2027 diproyeksikan memanfaatkan sumber tani lokal seperti tebu, singkong, dan jagung untuk menurunkan impor bensin, meskipun angka target produksi etanol tahunan belum dirinci lebih lanjut dalam pernyataan resmi yang sama.
Dalam rangka penguatan ketahanan energi, pemerintah juga menekankan urutan kebijakan sebelumnya, yakni penerapan B10 hingga B50 pada Solar. Bahlil menyampaikan bahwa pengalaman bertahap dari B10 ke B50 menjadi dasar peluncuran E50 untuk bensin, sambil mendorong pembangunan kawasan ekonomi baru berbasis bahan baku etanol.
Sumber: