BPDP Proyeksikan Pungutan Ekspor Sawit Rp41,22 Triliun pada 2026, B50 Percepat PSR
Logo BPDP yang terintegrasi dengan latar belakang kebun kelapa sawit, mencerminkan dukungan pemerintah terhadap industri kelapa sawit Indonesia.
(2026/08/24) BPDP memproyeksikan pungutan ekspor sawit mencapai Rp41,22 triliun pada 2026, didorong penerimaan hingga Juli Rp27,81 triliun dan kebutuhan CPO untuk B50 naik menjadi 18 juta ton.
(2026/08/24) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkirakan pungutan ekspor kelapa sawit mencapai Rp41,22 triliun sepanjang 2026, naik 30,84% dibandingkan tahun lalu.
Hingga Juli 2026, realisasi penerimaan pungutan ekspor yang tercatat telah mencapai Rp27,81 triliun, melonjak 73,3% dibanding periode yang sama tahun 2025, menurut data yang dipublikasikan BPDP dan dikutip oleh media.
Lonjakan penerimaan ini terkait langsung dengan percepatan implementasi biodiesel campuran B50; kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk program biodiesel diperkirakan meningkat dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton pada 2026, mengerek permintaan domestik.
- BPDPKS Buka Akses Dana PSR ke Koperasi Merah Putih, Airlangga Tekankan Peran PSR pada Era B50 (21 Agustus 2026)
- Gubernur Sumbar dan Kementan Dorong Transformasi Pajak serta Industri Sawit (22 April 2026)
- Pajak Air Permukaan dan Transformasi Ekspor Sawit: Dua Isu Penting di 2026 (18 April 2026)
- Regulasi Baru Kewajiban Sertifikasi ISPO dan Pajak Air Permukaan di Industri Sawit (12 April 2026)
BPDP dan pemerintah mengestimasi bahwa implementasi B50 serta kenaikan harga minyak mentah memberi efek efisiensi fiskal. Estimasi efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp19,5 triliun, sementara saldo atau sisa anggaran BPDP diperkirakan masih dapat mencapai Rp18,45 triliun pada akhir 2026.
Realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga disorot: sepanjang Januari–Agustus 2026, PSR menjangkau 40.484 hektare dengan nilai penyaluran Rp2,42 triliun, ditambah kucuran Rp590 miliar untuk 9.842 hektare pada Agustus 2026, sehingga sejak 2017 total PSR mencapai 427.441 hektare dengan dana Rp12,14 triliun.
Pemerintah menaikkan bantuan peremajaan sejak September 2024 menjadi Rp60 juta per hektare dari sebelumnya Rp30 juta per hektare; kenaikan ini disebut untuk mempercepat peremajaan tanaman sawit rakyat yang menua dan meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penguatan produktivitas kebun rakyat sebagai kunci agar pasokan cukup untuk kebutuhan domestik dan program energi hijau, kata keterangan resmi yang dikutip oleh media pada 23 Agustus 2026.
Data BPDP menunjukkan dampak ekonomi program PSR terhadap penyerapan tenaga kerja; sejak 2017 program PSR tercatat menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja, menurut statistik yang dilaporkan dalam publikasi BPDP dan media.
Proyeksi pendanaan yang lebih besar dari pungutan ekspor memberi ruang anggaran untuk program pengembangan sumber daya manusia; BPDP menyebut target penerima beasiswa kelapa sawit meningkat dari 5.000 menjadi 20.000 mahasiswa sebagai bagian alokasi SDM.
Dengan proyeksi penerimaan hingga Rp41,22 triliun, pemerintah juga menyorot tantangan ketersediaan bahan baku; peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel harus diimbangi peningkatan produktivitas dan pasokan yang diupayakan melalui percepatan PSR.
Rincian anggaran dan realisasi hingga Juli serta proyeksi akhir tahun menjadi titik rujukan bagi pengelolaan dana BPDP di 2026; estimasi angka-angka kunci tersebut dipublikasikan dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian yang dikutip media pada 23–24 Agustus 2026.
Sumber: