Pemprov Sumbar Usulkan Pelabuhan Teluk Tapang Jadi PSN untuk Pangkas Biaya Logistik Sawit Pasaman Barat

Airlangga Hartanto memberikan pernyataan di rapat formal.
Gubernur Sumbar mengusulkan Teluk Tapang sebagai PSN untuk mendorong hilirisasi dan memangkas biaya distribusi sawit Pasaman Barat, dengan dukungan reaktivasi kereta api dan energi baru.
(2026/07/29) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memangkas biaya logistik dan mendukung hilirisasi komoditas daerah, kata Gubernur Mahyeldi saat beraudiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 22 Juli 2026 di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut Mahyeldi memaparkan rencana menjadikan Teluk Tapang sebagai kawasan pelabuhan industri hijau yang terintegrasi dengan kegiatan hilirisasi berbagai komoditas daerah, termasuk minyak sawit mentah (CPO). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai posisi Teluk Tapang di pantai barat Sumatera strategis sebagai pintu masuk investasi dan pusat logistik untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah.
Pemerintah provinsi merencanakan pengembangan fasilitas yang mencakup kilang minyak dan industri biodiesel berbasis CPO, serta pelabuhan modern yang dapat menjadi simpul logistik bagi wilayah pesisir barat Sumatera. Rencana itu juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Pasaman Barat pada Pelabuhan Teluk Bayur, yang selama ini menjadi jalur utama distribusi hasil perkebunan sawit dari daerah tersebut.
- Gubernur Sumut Usulkan DMO Daerah dan BUMD Produksi Minyak Goreng untuk Atasi Kelangkaan (12 Juni 2026)
- BPDP Perluas Grant Riset 2026 untuk Komoditas Kelapa dan Kakao (30 April 2026)
- Pemerintah Kaji Ulang Harga Eceran Tertinggi Minyakita (27 April 2026)
- Peremajaan Sawit Rakyat dan Pelatihan Auditor ISPO Dukung Tata Kelola Sawit (21 April 2026)
Mahyeldi juga mengusulkan percepatan reaktivasi jaringan kereta api untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memperlancar distribusi barang serta komoditas antardaerah. Selain itu, Pemprov Sumbar meminta percepatan pengembangan energi baru terbarukan—tenaga air, panas bumi, dan tenaga surya—sebagai penopang pasokan energi untuk kawasan industri hijau di Teluk Tapang.
Menanggapi usulan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan respons positif dan mengapresiasi program pembangunan jangka panjang yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Airlangga menyatakan seluruh usulan akan dikaji sesuai mekanisme, tahapan perencanaan, dan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum ditindaklanjuti.
Pasaman Barat disebut sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat. Pengembangan pelabuhan diproyeksikan untuk menekan biaya distribusi hasil sawit dari kawasan itu; rencana reaktivasi kereta api diharapkan memangkas biaya angkut domestik dan mempercepat arus barang ke pelabuhan ekspor. Pemprov juga menyoroti potensi Teluk Tapang melayani kebutuhan logistik wilayah lain seperti Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Rencana pembangunan Teluk Tapang mencakup integrasi kegiatan industri hilirisasi CPO dan infrastruktur, serta pengembangan sumber energi lokal untuk menopang industri. Pemprov Sumbar berharap kajian teknis dan penetapan status PSN bisa mempercepat pendanaan dan perizinan. Pemerintah pusat belum menetapkan jadwal final untuk tahap selanjutnya, namun Airlangga memastikan usulan akan diproses sesuai mekanisme institusi.
Sumber: