BeritaSawit.id
πŸ“Š Memuat data pasar...
Regulasi & Perizinan

Kontroversi Perluasan Perkebunan Sawit: Antara Strategi Ekonomi dan Ancaman Lingkungan

22 Februari 2026|Perluasan Perkebunan Sawit
Bagikan:WhatsAppXLinkedIn
Kontroversi Perluasan Perkebunan Sawit: Antara Strategi Ekonomi dan Ancaman Lingkungan

Satgas PKH melakukan penyitaan lahan sawit di kawasan hutan negara.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan perkebunan sawit menuai kritik tajam dari para ahli lingkungan, yang menilai kebijakan tersebut akan merugikan lebih banyak daripada menguntungkan.

Kontroversi seputar pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelapa sawit semakin memanas, seiring dengan rencana perluasan perkebunan yang dianggap strategis bagi ekonomi Indonesia. Namun, banyak pakar lingkungan yang menilai bahwa langkah ini berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan memperparah deforestasi.

Dalam sebuah pernyataan, Prabowo mengklaim bahwa kelapa sawit merupakan pohon yang mampu menyerap karbon dioksida, dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari deforestasi yang sering dikaitkan dengan perluasan perkebunan sawit. Pernyataan ini, menurut Koordinator Center of International Forestry Research (Cifor), Herry Purnomo, sangat menyesatkan. Ia menyebutkan bahwa kemampuan menyimpan karbon dari perkebunan sawit jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan hujan tropis, yang dapat menyimpan antara 300 hingga 500 ton karbon per hektare setiap tahunnya, dibandingkan dengan 40 hingga 80 ton dari perkebunan sawit.

Ahalla Tsauro, pengamat politik lingkungan dari Konsorsium Peneliti dan Pemberdayaan untuk Kesejahteraan (KIPRAH), juga mengkritik pernyataan Prabowo. Ia menjelaskan bahwa bisnis perkebunan sawit telah berkontribusi besar terhadap deforestasi dan degradasi lingkungan selama bertahun-tahun. β€œHal ini berdampak pada ancaman terhadap biodiversitas alam serta potensi kepunahan spesies,” katanya. Menurutnya, pernyataan presiden tersebut tidak hanya salah kaprah, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi lingkungan di Indonesia.

Reaksi keras juga datang dari akademisi. Erekso Hadiwijoyo, dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Brawijaya, menyanggah klaim Prabowo bahwa kelapa sawit termasuk dalam kategori pohon. Ia menjelaskan secara teoritis bahwa kelapa sawit tidak dapat dikategorikan sebagai pohon karena struktur batangnya yang tidak berkambium dan tidak berkayu. Erekso menegaskan pentingnya pemahaman yang benar mengenai ekosistem dan bahaya yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan sawit, terutama ketika banyak negara lain, seperti Kolombia, telah mengalami dampak negatif yang parah akibat perluasan tersebut.

Situasi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya. Di satu sisi, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, perluasan perkebunan ini sering kali dilakukan dengan mengorbankan hutan dan keanekaragaman hayati, yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Dengan kondisi perubahan iklim yang semakin mendesak, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan argumen-argumen ini dengan serius. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pebisnis tanpa memperhatikan dampak lingkungan dapat memperburuk krisis iklim yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan perkebunan sawit yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber:

  • Sesat Pikir Prabowo Menyamakan Sawit dengan Pohon Hutan β€” Tempo (2025-01-07)
  • Prabowo Akan Perluas Sawit, Pengamat: Hanya Untungkan Pebisnis dan Ancam Lingkungan β€” Tempo (2025-01-07)
  • Tanggapi Prabowo soal Sawit, Dosen Kehutanan UB: Jangan FOMO! β€” Tempo (2025-01-07)