DPR dan Pakar Dorong SNI Sawit Perkuat ISPO sambil Lindungi Pekebun Kecil Hadapi EUDR

Komisi VII DPR dan akademisi mendorong SNI Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai penguat ISPO, dengan integrasi data SI‑ISPO dan perlindungan pekebun kecil menghadapi EUDR.

(2026/09/09) Dewan Perwakilan Rakyat dan akademisi sepakat SNI Kelapa Sawit Berkelanjutan perlu dirancang untuk memperkuat ISPO sekaligus melindungi pekebun kecil menghadapi tuntutan pasar Uni Eropa.

Rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja SNI Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Selasa (8/9/2026) menempatkan SNI sebagai alat teknis untuk meningkatkan pembuktian legalitas, ketertelusuran, dan prinsip bebas deforestasi yang disyaratkan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, menegaskan SNI sebaiknya menjadi standar teknis yang memperkuat penerapan ISPO, bukan menggantikan ISPO, dengan tujuan menaikkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional.

Latar belakang dan urgensi EUDR

Ermanto memaparkan EUDR mulai berlaku 30 Desember 2026 dan mewajibkan komoditas seperti minyak sawit untuk bebas deforestasi, diproduksi sesuai legislasi negara asal, serta disertai pernyataan uji tuntas; persyaratan ini mencakup kewajiban geolokasi dan ketertelusuran hulu-hilir yang berpotensi menambah beban data dan biaya.

Dalam paparan yang sama, Ermanto mengusulkan agar satu kali pemetaan yang tersimpan dalam platform SI-ISPO dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan seperti ISPO, peremajaan, pembiayaan, kontrak hingga pemenuhan EUDR, dan sistem itu perlu didukung verifikasi independen agar setiap bukti dapat diperiksa.

Sebagai konteks regulasi domestik, DPR dan akademisi merujuk pada Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menggantikan Perpres No. 44 Tahun 2020 sebagai landasan pembaruan sistem sertifikasi nasional.

Dampak pada pekebun kecil dan beban administratif

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mempertanyakan pembagian fungsi yang tegas antara SNI dan ISPO agar tidak terjadi tumpang tindih sertifikasi dan audit yang membuat pelaku usaha menjalani proses administratif berulang-ulang.

Evita juga menyoroti risiko pekebun kecil tersingkir dari rantai pasok bila desain SNI tidak mempertimbangkan kemampuan mereka; ia menanyakan siapa yang akan menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan legalitas, ketertelusuran, dan bebas deforestasi.

Dalam penjelasan teknis yang dibuka Ermanto, persyaratan geolokasi membedakan kebun berdasarkan luasan: lahan hingga 4 hektare hanya memerlukan koordinat geografis, sedangkan lahan di atas 4 hektare menggunakan poligon — perbedaan ini menimbulkan kebutuhan data dan biaya tambahan saat sistem ketertelusuran belum terintegrasi.

Kedaulatan standar nasional dan integrasi SNI‑ISPO

Wakil Ketua Komisi VII lainnya, Chusnunia Chalim, mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menyesuaikan standar demi memenuhi tuntutan negara tertentu; ia mempertanyakan jaminan bahwa kepatuhan pada EUDR akan menghapus hambatan lanjutan di pasar Eropa.

Ermanto mengajukan tiga usulan implementasi SNI: menjadikan SNI sebagai bahasa teknis untuk indikator mutu, emisi, data dan ketertelusuran; menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas, ketertelusuran, dan bebas deforestasi sambil melindungi pekebun kecil; serta mengintegrasikan SNI dengan ISPO lewat platform SI-ISPO elektronik dan verifikasi independen.

Evita menegaskan kebutuhan klarifikasi: apakah hasil sertifikasi SNI dapat langsung dipakai sebagai bukti kepatuhan ISPO, dan mana yang menjadi standar teknis SNI versus persyaratan kepatuhan ISPO, untuk mencegah proses sertifikasi yang redudan dan membebani pelaku usaha.

Rangka diskusi di DPR memberi tekanan pada perumusan SNI agar menjadi instrumen teknis yang meningkatkan penerimaan produk di pasar internasional, namun tetap mempertimbangkan biaya dan kapasitas pelaku skala kecil; implementasi teknis SI-ISPO dan verifikasi independen muncul berulang kali sebagai solusi operasional.

Pemaparan di RDPU menutup dengan catatan konkret: implementasi SNI harus didukung integrasi elektronik SI-ISPO serta sistem verifikasi independen agar setiap bukti rantai pasok dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten, menurut Prof. Ermanto.

Sumber: