Revisi Kebijakan DHE dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

Pemerintah Indonesia tengah melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dalam konteks ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, telah mengumumkan bahwa perusahaan minyak dan gas tidak akan diwajibkan untuk memarkir 100% dolar hasil ekspor mereka selama setahun di dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023. Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan bahwa sektor migas memiliki kontrak dan pengaturan khusus yang membuat mereka dikecualikan dari kewajiban DHE baru ini. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri migas untuk tetap beroperasi secara efisien dan tidak terhambat oleh regulasi yang ketat.

Di sisi lain, pemerintah juga memperpanjang masa penempatan DHE dari tiga bulan menjadi satu tahun, yang diharapkan tidak mengganggu ekosistem usaha. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun mendatang.

Dalam konteks yang lebih luas, pertemuan di Pakistan baru-baru ini mengungkapkan kekhawatiran pelaku usaha bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan implikasi dari kebijakan mandatori biodiesel B40. Pakistan, yang mengandalkan minyak kelapa sawit Indonesia untuk 76% kebutuhan minyak nabatinya, meminta agar Indonesia tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut karena dapat memengaruhi pasokan dan harga di pasar global.

Lebih lanjut, dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto, sejumlah kebijakan strategis telah dicanangkan, termasuk target swasembada pangan yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor. Ini menjadi tantangan besar, mengingat dalam dekade terakhir, Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan.

Bank Indonesia juga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perhatian pada tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menjadi momok bagi para investor. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman, menyatakan bahwa peningkatan produktivitas dan efisiensi modal harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan respon positif terhadap kebijakan-kebijakan baru ini, dengan penguatan signifikan dalam perdagangan terakhir.

Kebijakan DHE dan pengaturan yang lebih bijaksana diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industri, termasuk sektor kelapa sawit dan migas, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam rangka ini, Gabungan Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (Gapkes Mikemindo) juga meminta pemerintah meninjau kembali pembatasan ekspor produk turunan kelapa sawit yang dianggap memberatkan pelaku usaha.

Dengan rangkaian kebijakan yang terus diperbarui dan dioptimalkan, Indonesia berusaha untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sumber:

• Perusahaan Migas Tak Wajib Parkir Dolar Hasil Ekspor Setahun di RI — CNN (2025-01-22)
• Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Pemerintah Optimalisasi Kebijakan Dhe — Kompas (2025-01-22)
• Pelaku Usaha Pakistan Minta Indonesia Tak Buru-Buru Terapkan Mandatori Biodiesel B40 — Info Sawit (2025-01-22)
• BI Umbar Jurus Bantu Prabowo Benahi Momok yang Ditakuti Investor — CNBC (2025-01-22)
• Prabowo Wajibkan DHE Parkir Setahun, IHSG Dibuka Melesat — CNBC (2025-01-22)
• Perkembangan Ekonomi RI Selama 100 Hari Kerja Prabowo — CNBC (2025-01-22)
• DHE Wajib 1 Tahun, Rupiah Potensi Lanjut Menguat Hari Ini! — CNBC (2025-01-22)
• Asosiasi Pabrik Sawit Mini dan Brondolan Usulkan Kaji Ulang Pembatasan Ekspor POME dan Residu Sawit — Sawit Indonesia (2025-01-22)
• Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penertiban Kawasan Hutan — Sawit Indonesia (2025-01-22)
• Presiden Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Jampidsus Febrie Adriansyah Pimpin Satgas Penertiban Kawasan Hutan — Sawit Indonesia (2025-01-22)
• Pemerintah Janji Aturan DHE Tak Ganggu Ekosistem Usaha — Detik (2025-01-22)