Prabowo Minta Penyelidikan setelah Lahan Karhutla di Kalbar Langsung Berubah Jadi Kebun Sawit

Presiden Prabowo Berpidato
Presiden Prabowo memerintahkan penyelidikan soal lahan bekas kebakaran yang cepat berubah menjadi perkebunan sawit, meminta daftar korporasi yang terlibat.
(2026/09/08) "Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat jadi ini benar-benar kesengajaan apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus," ujar Presiden Prabowo Subianto saat menerima laporan soal karhutla di Istana Merdeka, Jakarta.
Permintaan penyelidikan itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan temuan gambar lokasi di Kalimantan Barat di mana area yang baru saja terbakar tampak sudah direncanakan untuk ditanami pohon sawit. Suharyanto mengemukakan laporan itu dalam rapat terbatas penanganan bencana yang digelar hybrid pada Senin (7/9/2026).
Dalam paparannya, Suharyanto menyatakan dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran. "Memang di lapangan betul sekali memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp 500 ribu, diberi uang," kata Suharyanto ketika melaporkan perkembangan kasus kepada Presiden.
- Forum Internasional Bahas Isu Sawit dan Reduksi Emisi Karbon (22 April 2026)
- Kemenhut Didorong Tegakkan Hukum Terkait Deforestasi dan Korupsi Sawit (2 April 2026)
- Pelaku Pembakaran untuk Buka Lahan Sawit di Berau Jadi Tersangka, Api Hanguskan 12 Hektare (22 Agustus 2026)
- Polda Riau Tangani 37 Kasus Karhutla 2026, Mayoritas untuk Buka Lahan Sawit (29 Agustus 2026)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabarkan perkembangan penindakan terhadap pelaku karhutla kepada Presiden, menyebutkan pihaknya memproses 200 laporan polisi (LP) dan mengamankan 138 tersangka. "119 sengaja dan 18 lalai, kemudian ada delapan korporasi yang kami proses," ungkap Listyo, seraya menambahkan sedang dilakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan lain dan 42 perusahaan yang diberikan sanksi administrasi.
Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi yang terlibat sampai ke dirinya dan mengancam pencabutan izin bila terbukti bersalah. "Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya," tegas Presiden dalam rapat tersebut.
Sumber-sumber resmi menyampaikan langkah penindakan yang sedang berjalan mencakup proses pidana terhadap individu dan korporasi, serta sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin. Kapolri menegaskan angka tersangka "akan terus bergerak, bertambah disesuaikan dengan tim yang terus bergerak di lapangan," menunjukkan penyelidikan masih aktif dan dinamis.
Pemerintahan pusat memerintahkan pendalaman kasus di lapangan untuk memastikan apakah pola pembakaran memang dimaksudkan untuk membuka lahan bagi penanaman sawit, serta untuk mengidentifikasi siapa pemilik korporasi yang terlibat; Rapat itu juga menghadirkan kepala daerah dan anggota kabinet sebagai bagian dari koordinasi penanganan bencana dan tindak lanjut administratif.
Sumber: