Petani Sawit Desak Pemerintah Tinjau Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5%

(2026/03/14) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang kenaikan pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dari 10% menjadi 12,5%. Kebijakan ini dianggap memberatkan petani dan berpotensi menurunkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Kenaikan pungutan ekspor CPO ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026, yang ditetapkan untuk mendukung pembiayaan program pencampuran biodiesel dari B40 ke B50. Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya membebani petani, tetapi juga akan berdampak negatif pada pendapatan mereka. Menurut kajian dari Prananta Center Universitas Indonesia, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat mengurangi harga TBS hingga Rp333 per kilogram.

Melihat situasi ini, Sabarudin mengklaim bahwa jika kenaikan pungutan diterapkan, petani sawit akan mengalami kerugian hingga Rp1,2 triliun per tahun. Hal ini menjadi perhatian serius bagi petani sawit yang sudah berjuang menghadapi berbagai tantangan di sektor perkebunan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan regulasi baru yang mengatur pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit melalui PMK Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini perkuat struktur tarif layanan pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang diharapkan dapat mendukung pembangunan industri sawit nasional. Dengan penyesuaian tarif ini, pelaku usaha diharapkan dapat berkontribusi lebih terhadap program-program strategis yang ditetapkan pemerintah.

Program-program ini termasuk penawaran beasiswa bagi generasi muda melalui program Beasiswa Sumber Daya Manusia (SDM) Sawit 2026, yang menyediakan lebih dari 4.000 kursi untuk pendidikan tinggi. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor kelapa sawit, sehingga menciptakan pengelola industri sawit yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengintensifkan dukungan terhadap Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan sarana serta prasarana perkebunan. Langkah ini mencakup kerjasama dengan satuan kerja di 21 provinsi, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit nasional. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan industri sawit Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan yang tidak menguntungkan.

Dalam konteks ini, pelaku industri sawit juga harus bersiap menghadapi penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam yang mewajibkan penahanan 50% DHE selama satu tahun. Kebijakan ini, jika diterapkan, bisa memiliki dampak besar pada kinerja industri sawit Indonesia di tahun ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengingatkan perlunya kehati-hatian dari pemerintah dalam menetapkan kebijakan di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Dengan berbagai kebijakan yang sedang dan akan diterapkan, penting bagi semua stakeholder di industri sawit untuk berkolaborasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan petani akan menjadi kunci keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.

Sumber:

• Petani Sawit Desak Purbaya Kaji Ulang Kenaikan Pungutan Ekspor CPO — Bisnis Indonesia (2026-03-14)
• Menkeu Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit — HAISAWIT (2026-03-14)
• Program Beasiswa SDM Sawit 2026 Sediakan Ribuan Kursi Vokasi dan Akademik — HAISAWIT (2026-03-14)
• Kementan Perkuat Dukungan PSR dan Sarpras Sawit 2026, Sasar 125 Satker di 21 Provinsi — Info Sawit (2026-03-14)
• SPKS Tolak Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5%, Petani Sawit Terancam Rugi Rp1,2 Triliun per Tahun — Info Sawit (2026-03-14)
• Industri Sawit Bersiap dengan Penerapan DHE SDA 50 Persen — Kontan (2026-03-14)