Penataan Kebun Sawit di Kawasan Hutan: Upaya dan Tantangan Pemerintah

(2025/06/24) Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah tegas untuk menata kebun sawit yang berada di kawasan hutan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan yang selama ini menjadi masalah dalam pengelolaan hutan dan perkebunan. Dalam konteks ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ditunjuk untuk memilah dan menertibkan lahan-lahan yang berada dalam zona abu-abu, yang mencakup lahan yang dapat diambil alih negara, lahan yang sedang bersengketa, serta lahan yang secara hukum tidak dapat disentuh.

Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik lahan yang sering terjadi, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Forum diskusi terbatas bertajuk “Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, yang diadakan pada awal Mei di Depok, mengungkapkan pentingnya penegakan hukum dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan lahan sawit. Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menggarisbawahi bahwa penataan ini bukan hanya soal penertiban, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik terkait lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Menurut laporan dari Ketua Satgas hingga 23 Maret 2025, dari target penguasaan lahan seluas 1,27 juta hektare, baru sekitar 1 juta hektare yang telah dilakukan penguasaan kembali. Luas lahan yang telah melalui verifikasi lapangan mencapai 467.136 hektare, sementara lahan yang telah diserahkan ke PT Agrinas adalah 221.868 hektare. Gapki mengingatkan bahwa jika pengelolaan lahan tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif pada produksi dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perkebunan.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, juga menekankan perlunya strategi yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi tantangan ini. Dalam konteks persaingan usaha yang semakin ketat, pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan adil menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit di Indonesia. Dengan demikian, upaya penataan lahan ini tidak hanya penting untuk menjamin kelestarian hutan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.

Secara keseluruhan, penataan kebun sawit di kawasan hutan menjadi isu yang kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, asosiasi industri, dan masyarakat. Keberhasilan dalam menata lahan ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju tata kelola hutan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Sumber:

• Satgas PKH Bergerak, Tegaskan Penataan Sawit di Kawasan Hutan Harus Segera Dilakukan — Info Sawit (2025-06-24)
• Gapki Desak Pemerintah Segera Selesaikan Polemik Lahan Sawit di Kawasan Hutan — Bisnis Indonesia (2025-06-24)