Meningkatkan Sertifikasi ISPO Melalui Pendekatan Yurisdiksi di Perkebunan Sawit

Indonesia terus berupaya meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui berbagai inisiatif, termasuk penguatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) baru-baru ini mengadakan workshop dengan tema Best Practice Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Yurisdiksi di Jakarta, pada 20 Juni 2024.

Dalam acara ini, Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyoroti rendahnya realisasi sertifikasi ISPO pada perkebunan sawit rakyat. Menurutnya, ada beberapa hambatan signifikan yang menghalangi petani untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Hambatan ini mencakup masalah legalitas lahan, biaya yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas dalam proses pemberkasan dan administrasi.

Sabarudin menjelaskan bahwa untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan dari pemerintah. “Kesuksesan penerapan yurisdiksi dalam sertifikasi ISPO sangat bergantung pada peran aktif pemerintah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada petani,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa pendekatan yurisdiksi memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Workshop ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, akademisi, dan perwakilan dari pemerintah. Diskusi yang berlangsung tidak hanya fokus pada tantangan, tetapi juga menawarkan solusi terkait praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam meningkatkan sertifikasi ISPO di perkebunan sawit rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik dalam industri kelapa sawit Indonesia.

Dengan mengadopsi pendekatan yurisdiksi, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Melalui kolaborasi ini, sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia.

Sumber:

• SPKS: Perkebunan Sawit Perlu Pendekatan Yurisdiksi Berbasis Wilayah — Hai Sawit (2024-06-21)