Mendorong Sertifikasi ISPO untuk Keberlanjutan Pertanian di Indonesia

Eddy Abdurrachman menyampaikan pidato mengenai program BPDP untuk pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia.
Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan sertifikasi ISPO di kalangan petani, meskipun capaian saat ini masih rendah.
Kementerian Pertanian (Kementan) Indonesia terus berupaya meningkatkan capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai langkah menuju pertanian yang lebih berkelanjutan. Meskipun telah hampir 13 tahun penerapan ISPO, capaian sertifikasi untuk petani kelapa sawit masih sangat rendah, hanya mencapai 0,3% dari total petani yang ada.
Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, menegaskan bahwa pencapaian sertifikasi ISPO saat ini baru mencapai 37,08% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam upaya mencapai target yang lebih tinggi, Prayudi menyatakan bahwa peningkatan kelembagaan menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh petani dalam proses sertifikasi.
Untuk mendukung pencapaian ini, Kementan meminta Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan proses sertifikasi ISPO dapat lebih mudah diakses oleh kelompok pekebun yang telah berkomitmen untuk mengikuti proses sertifikasi.
- Bupati Kukar Didakwa Suap Izin Lahan Sawit, KPK Dalami Kasus Korupsi (3 April 2026)
- Pemerintah Tetapkan DBH Sawit Minimal 4 Persen, Perkuat Keadilan Fiskal (27 Maret 2026)
- BPDPKS Tetapkan Standar Nilai Khusus Beasiswa Sawit untuk Papua (20 Maret 2026)
- Program PSR Mempercepat Peremajaan Sawit, Capaian Tembus 2.287 Hektare (3 April 2026)
Keberadaan ISPO sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Sertifikasi ISPO tidak hanya menjadi alat untuk memastikan bahwa praktik budidaya kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli berasal dari sumber yang bertanggung jawab.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran para petani akan pentingnya sertifikasi ini. Oleh karena itu, Kementan juga berupaya untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani mengenai manfaat dan proses sertifikasi ISPO. Diharapkan, dengan upaya yang lebih intensif, jumlah petani yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO akan meningkat, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi industri kelapa sawit nasional.
Dengan kombinasi antara dukungan kelembagaan, pembiayaan, serta peningkatan pemahaman petani, Kementan optimis bahwa target sertifikasi ISPO dapat tercapai. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai produsen kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di pasar internasional.
Sumber:
- Sertifikasi ISPO: Kementan Menuju Keberlanjutan Pertanian yang Lebih Baik — Hai Sawit (2024-04-05)