Konflik HGU PTPN XIV di Takalar Memicu Tuntutan Warga untuk RDP Segera

Warga Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati pada Selasa (9/7/2024), menuntut agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kemelut Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV segera dilaksanakan. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan warga atas penundaan yang terus terjadi terkait dialog antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Masyarakat merasa terabaikan dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan HGU PTPN XIV, di mana mereka menginginkan kejelasan dan keterlibatan dalam proses tersebut. Dalam aksi tersebut, mereka menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sejumlah warga menyatakan, "Kami ingin pemerintah mendengarkan suara kami dan tidak hanya melakukan pembicaraan sepihak dengan PTPN XIV."

Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad, mengakui adanya penundaan pelaksanaan RDP yang sebelumnya dijadwalkan pada 10 Juli 2024. Ia menyatakan bahwa penundaan itu disebabkan oleh waktu yang terlalu mepet dan berjanji untuk segera mengatur jadwal baru. Namun, warga tetap menuntut agar pemerintah lebih proaktif dalam menjembatani dialog dan menengahi konflik yang ada.

Warga juga berharap bahwa tim penyelesaian konflik yang dibentuk oleh bupati dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak menjalankan proses tersebut secara tertutup. Hal ini mencerminkan keinginan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam hal tanah yang menjadi sumber penghidupan.

Konflik mengenai HGU PTPN XIV menjadi perhatian serius di Takalar, dan warga berharap tindakan nyata dari pemerintah dapat menghindarkan mereka dari ketidakpastian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, mereka mendesak agar RDP dapat segera dilaksanakan untuk mencapai solusi yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.

Sumber:

• HGU PTPN XIV Takalar Berakhir, Warga Tuntut RDP Disegerakan — Mongabay (2024-07-11)