Gapki Tekankan Perlunya Harga Acuan CPO Nasional untuk Reduksi Risiko Under Invoicing

(2026/06/30) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai belum adanya satu harga acuan CPO nasional meningkatkan risiko tuduhan praktik under invoicing dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Gapki menyampaikan kebutuhan itu dalam keterangannya yang dirilis Senin, menyoroti bahwa saat ini Indonesia masih menggunakan kombinasi beberapa referensi internasional seperti CIF Rotterdam, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), dan referensi Bursa CPO Indonesia yang diluncurkan pada 2023.

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, mengatakan kepastian regulasi dan kepastian acuan harga adalah hal paling diperlukan agar pelaku usaha memiliki pedoman jelas dan pemerintah mempunyai dasar yang sama dalam pengawasan.

Yustinus menegaskan bahwa penilaian terhadap dugaan under invoicing tidak bisa hanya didasarkan pada selisih harga semata dan mempertanyakan harga mana yang akan dipakai untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi prinsip kewajaran (arm's length principal).

Dia juga menjelaskan kendala praktis: Bursa CPO Indonesia belum menjadi rujukan utama pasar karena jumlah pelaku usaha yang aktif menjadi anggota masih terbatas, sehingga implementasi satu acuan nasional belum berjalan efektif.

Gapki memaparkan beberapa variabel yang memengaruhi harga ekspor sawit sehingga satu angka referensi tidak selalu mencerminkan kewajaran harga dalam setiap transaksi, antara lain jenis produk (CPO, kernel, produk hilir) dengan HS Code dan tarif berbeda, serta syarat penyerahan barang (terms of sales) yang menentukan harga transaksi.

Yustinus menyebut kualitas produk sebagai faktor penentu harga, misalnya kadar Free Fatty Acid (FFA) pada CPO yang standar maksimalnya 5 persen, serta nilai ekonomi berbeda untuk produk bersertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau ISPO dibanding produk tanpa sertifikasi.

Berita dari elaies.co yang memuat pernyataan serupa menegaskan bahwa tanpa patokan resmi yang disepakati bersama sebagai acuan utama, risiko tuduhan praktik under invoicing berpotensi membesar dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha ekspor.

Dalam konteks pasar yang disebutkan Gapki, penggunaan kombinasi referensi internasional oleh pemerintah berarti interpretasi kewajaran harga berpotensi berbeda antara pelaku usaha dan otoritas, menurut kedua sumber yang dilaporkan pada 29-30 Juni 2026.

Rangkaian penjelasan Gapki juga menyinggung jenis kontrak perdagangan dan kualitas produk sebagai variabel yang harus dipertimbangkan saat menentukan benchmark harga, menunjukkan kebutuhan aturan acuan yang mempertimbangkan variasi produk dan kondisi transaksi.

Sebagai fakta terakhir dari pernyataan Gapki, organisasi itu meminta kepastian regulasi dan kepastian acuan harga sebagai dasar bersama bagi pelaku usaha dan otoritas untuk menilai kewajaran harga transaksi ekspor.

Sumber:

• Gapki soroti pentingnya keseragaman acuan harga minyak sawit mentah — Antara
• Tak Punya Harga Acuan CPO, Industri Sawit Sebut Risiko Under Invoicing Makin Besar — Elaeis