POPSI dan Koalisi Transisi Bersih: Waspadai Dampak Fiskal dan Tekanan Harga dari Mandat B50

(2026/06/28) Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih memperingatkan bahwa implementasi mandatori biodiesel B50 berpotensi menambah beban bagi petani sawit rakyat jika dilaksanakan tanpa penyesuaian fiskal dan produktivitas.

POPSI menegaskan dukungan terhadap hilirisasi dan ketahanan energi, namun mengusulkan mekanisme flexi blending dengan B30 sebagai batas minimum dan peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara bertahap sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Mansuetus Darto, Ketua Umum POPSI, menyatakan pendekatan fleksibel lebih rasional dibanding pemaksaan target pencampuran tinggi yang membebankan biaya kebijakan kepada petani, dan memperingatkan efek berlapis terhadap harga pembelian tandan buah segar (TBS) di tingkat kebun.

Kajian Traction Energy Asia yang dikutip POPSI memproyeksikan apabila B50 diimplementasikan secara sembrono maka defisit Dana Sawit BPDPKS dapat mencapai Rp28 triliun, sementara kehilangan penerimaan negara (pajak badan, bea keluar, dan pungutan) diperkirakan sebesar Rp620 triliun dalam periode 10 tahun, menurut riset yang disebut dalam siaran pers.

POPSI juga menyorot kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen untuk mendukung implementasi B50; langkah ini diperkirakan akan mengurangi harga CPO bersih sebagai dasar transaksi domestik sehingga menekan harga TBS yang diterima petani.

Dr. Yayan Satyakti, peneliti Universitas Padjadjaran yang terlibat dalam kajian bersama Traction Energy Asia, mengatakan bahwa pilihan kebijakan bukan sekadar menerima atau menolak B50, melainkan bagaimana B50 dijalankan dengan memperhatikan keberlanjutan; tanpa itu kebijakan akan memberi beban multidimensi termasuk tekanan fiskal dan penurunan pendapatan petani.

Dalam siaran pers POPSI tanggal 27 Juni 2026 disebutkan secara eksplisit: "Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS," kalimat yang menegaskan fokus kelompok tani terhadap mekanisme pembiayaan kebijakan biodiesel.

Rangkaian temuan riset dan pernyataan organisasi petani menempatkan langkah kebijakan berikutnya pada dua titik pengawasan utama: kapasitas fiskal untuk menutup subsidi atau kompensasi dan tindakan debottlenecking produktivitas agar pasokan CPO domestik mampu menopang blend lebih tinggi tanpa menimbulkan defisit pasar domestik.

POPSI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan implementasi bertahap dan fleksibel, sekaligus melakukan pembenahan pada produktivitas dan mekanisme pembiayaan, sebagai syarat sebelum menaikkan campuran biodiesel ke B40 atau B50, menurut siaran pers organisasi tersebut.

Sebagai fakta penutup dari sumber, siaran pers POPSI menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan pungutan ekspor dan beban fiskal dapat mentransmisikan penurunan harga CPO bersih ke tingkat kebun, sehingga menekan pendapatan petani sawit rakyat jika kebijakan tidak disertai langkah-langkah mitigasi yang jelas.

Sumber:

• Tekanan Berlapis dari Kenaikan B50 — Elaeis