Penerapan Pajak Air Permukaan Ancam Kesejahteraan Petani Sawit di Riau

(2026/03/05) Penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk pohon sawit di Riau memicu kekhawatiran di kalangan petani. Kebijakan ini, yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diprediksi akan memperburuk kondisi ekonomi petani kecil dan mengancam ketahanan sosial keluarga mereka.

Ruffino Samseng S. Barus, seorang pemerhati sosial di Riau, menyatakan bahwa PAP dapat menimbulkan efek berantai yang merugikan. Ia menjelaskan bahwa pajak ini berpotensi menciptakan kemiskinan baru yang bersifat struktural serta memarginalkan keluarga petani. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar antara pejabat daerah yang hidup dalam kemewahan dan rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika melihat ketergantungan masyarakat Riau pada industri kelapa sawit. Industri sawit merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi petani di daerah tersebut. Dengan adanya PAP, biaya yang harus ditanggung petani akan meningkat, sehingga mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian.

Data menunjukkan bahwa produksi minyak sawit mentah di Riau sangat signifikan, dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian lokal. Namun, jika kebijakan ini diterapkan, petani kecil yang tidak memiliki sumber daya atau jaringan yang kuat mungkin akan terpaksa meninggalkan ladang mereka. Ini tentu akan berdampak pada pasokan dan harga CPO di pasar, yang saat ini sudah berfluktuasi akibat berbagai faktor global dan domestik.

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa jika PAP diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi petani, bisa terjadi pengurangan jumlah petani yang aktif dalam industri sawit. Hal ini berpotensi menurunkan volume ekspor sawit dari Indonesia, yang saat ini menjadi salah satu pemain utama di pasar global. Dengan demikian, dampak PAP tidak hanya akan dirasakan oleh petani, tetapi juga akan mempengaruhi perekonomian daerah dan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, pengenaan pajak ini perlu dievaluasi kembali agar tidak menambah beban bagi petani yang sudah terpuruk. Kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit harus menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Riau dan Indonesia secara keseluruhan.

Sumber:

• Dari berbagai sumber