Pemanfaatan Kebijakan Peraturan Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani Sawit Kecil

Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan baru yang berdampak langsung pada sektor kelapa sawit. Di antara kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025. Kedua regulasi ini, meskipun memiliki tujuan yang mulia, juga menimbulkan berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama bagi petani sawit kecil.

PP Nomor 8 Tahun 2025 mengatur kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam, termasuk perkebunan sawit, ke dalam sistem keuangan nasional. Seluruh eksportir diwajibkan untuk menyimpan 100% DHE mereka di rekening khusus di bank nasional selama 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, para petani sawit kecil yang biasanya tidak mengekspor langsung hasil produknya, seperti Tandan Buah Segar (TBS), kini menghadapi tantangan baru dalam ekosistem industri sawit.

Petani kecil umumnya menjual TBS mereka kepada koperasi, tengkulak, atau langsung ke pabrik pengolahan. Dengan adanya kewajiban DHE, ada keprihatinan bahwa petani kecil mungkin tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari kebijakan ini. Dalam diskusi yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dekan Fakultas Hukum, Eddy Pratomo, menyatakan bahwa meskipun Perpres No. 5 Tahun 2025 berfokus pada penyelesaian tumpang tindih kawasan hutan, ada kekhawatiran bahwa prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial bisa terabaikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi petani dan pabrik pengolahan kelapa sawit dalam jangka panjang.

Perpres No. 5 Tahun 2025, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah tata kelola hutan yang berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh petani kecil tidak bisa diabaikan. Kewajiban untuk menyimpan DHE di bank nasional selama satu tahun dapat meningkatkan risiko finansial bagi petani yang bergantung pada pendapatan harian dari hasil panen mereka. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi yang memastikan petani kecil tetap mendapatkan akses ke modal dan dukungan yang diperlukan untuk bertahan dalam industri yang semakin kompetitif ini.

Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi terhadap implementasi kedua kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua pelaku dalam industri kelapa sawit, terutama petani kecil. Kegiatan edukasi dan penyuluhan juga harus dilakukan agar petani memahami perubahan regulasi dan bisa beradaptasi dengan baik. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Sumber:

• Satgas PKH Penting, Jangan Abaikan Aturan Diatasnya — Media Perkebunan (2025-05-08)
• Dampak PP Nomor 8 Tahun 2025 terhadap Petani Sawit Kecil dan Pabrik Pengolahan — Info Sawit (2025-05-08)
• Dampak PP Nomor 8 Tahun 2025 Terhadap Petani dan Pabrik Sawit — Media Perkebunan (2025-05-08)