Kalimantan Timur Memperkuat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit
Prabowo memberikan pidato penting tentang industri kelapa sawit di depan latar belakang bendera Merah Putih.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat koordinasi untuk memperkuat pengelolaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit, mencakup alokasi dan rencana kerja untuk tahun anggaran mendatang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi pada 7 Februari 2024 untuk menyusun rencana kerja terkait pengembangan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (RKP DBH) tahun anggaran 2023 dan 2024. Rapat ini melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota dan merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023.
Dalam rapat yang berlangsung di Samarinda ini, Ahmad Muzakkir, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa alokasi Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit untuk tahun 2023 telah disalurkan kepada seluruh daerah. Pada bulan Desember 2023, total dana sebesar Rp 43.400.672.000 diterima oleh Pemprov Kaltim, sementara Kota Samarinda mendapatkan alokasi sebesar Rp 11.864.019.000. Namun, penggunaan dana ini terkendala pada daerah yang belum menyetujui atau menyampaikan RKP DBH, yang menjadi syarat untuk melaksanakan penggunaan dana tersebut.
Rapat koordinasi ini menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan dana bagi hasil yang bersumber dari sektor kelapa sawit dapat berjalan efektif dan transparan. Selain itu, hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan sektor perkebunan, yang merupakan salah satu pilar ekonomi di Kaltim.
- Kebijakan Sawit Berkelanjutan di Tengah Tantangan Pajak dan Ekspor (12 Maret 2026)
- Kementan Luncurkan Program PSR 2026 untuk Tingkatkan Produktivitas Sawit (4 April 2026)
- Reformasi Kebijakan Sawit: Dari Keberlanjutan hingga Infrastruktur (8 Maret 2026)
- Kasus Korupsi Wilmar Group: Penangkapan Hakim dan Penyitaan Uang Rp11,8 Triliun (23 Februari 2026)
Dari sisi lain, keberadaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya alokasi yang jelas dan terencana, diharapkan sektor kelapa sawit dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Melalui langkah-langkah yang diambil dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memfasilitasi pertumbuhan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil dari pengelolaan dana yang baik ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kaltim.
Sumber:
- Kaltim Gelar Rapat Koordinasi untuk Pengembangan Dana Bagi Hasil Kelap... — Hai Sawit (2024-02-09)