Tantangan Keberlanjutan dalam Industri Kelapa Sawit Indonesia

Industri kelapa sawit Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan, menghadapi tantangan berat terkait praktik keberlanjutan, penegakan hukum, serta kebijakan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha petani dan perusahaan. Temuan terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan besar sawit yang terdaftar dalam sertifikasi keberlanjutan, baik ISPO maupun RSPO, diduga terlibat dalam pengelolaan lahan ilegal di kawasan hutan.

Investigasi oleh Sawit Watch menunjukkan bahwa di Provinsi Riau, 11 grup besar anggota RSPO mengelola lahan seluas 59.817,70 hektare, sedangkan di Kalimantan Tengah, 10 grup lainnya menggarap 134.319,63 hektare. Temuan ini memicu desakan kepada RSPO untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar prinsip keberlanjutan. Direktur Eksekutif Sawit Watch, Surambo, menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memastikan praktik berkelanjutan dalam industri ini.

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah merilis daftar 436 perusahaan yang menggarap lahan ilegal, yang mencakup perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas Agro dan Wilmar. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Namun, ironisnya, perusahaan-perusahaan ini selama ini mengklaim mematuhi prinsip keberlanjutan melalui sertifikasi yang mereka miliki.

Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sektor perkebunan sawit. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 43/KM.7/2024 menginstruksikan penghentian penyaluran DBH bagi perkebunan sawit dan sumber daya alam kehutanan, menyisakan pertanyaan mengenai masa depan pembiayaan bagi petani sawit. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran yang menyebabkan pengurangan sebesar Rp 2 triliun, dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) tidak dihentikan.

Namun, program PSR yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sawit juga mengalami kendala. Dari target 120 ribu hektare peremajaan yang ditetapkan untuk tahun 2024, realisasinya hanya mencapai 38-39 ribu hektare. Eddy mengindikasikan bahwa kesulitan dalam memenuhi persyaratan program menjadi salah satu penyebabnya.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah tumpang tindih lahan antara perkebunan sawit dan kawasan hutan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa permasalahan ini harus ditangani dengan serius. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Nusron melaporkan adanya tumpang tindih yang menyulitkan pengembangan usaha perkebunan di Indonesia.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) juga meminta pemerintah untuk lebih hati-hati dalam menyatakan areal perkebunan sawit menjadi kawasan hutan, mengingat banyak petani yang sudah memiliki sertifikat sah. Setiyono, Ketua Umum Aspekpir, menegaskan pentingnya perlindungan bagi petani agar tidak kehilangan lahan yang telah mereka kelola.

Dengan rentetan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, keberlanjutan dalam industri kelapa sawit Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga petani. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sumber:

• RSPO Didesak Tindak Tegas Sejumlah Perusahaan Sawit Anggota Terindikasi Masuk Kawasan Hutan — Info Sawit (2025-02-17)
• Pemerintah Tindak 436 Perusahaan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Sertifikat ISPO dan RSPO Dipertanyakan — Info Sawit (2025-02-17)
• Daerah Penerima Membandel Penyebab Diberhentikannya DBH Sawit — Media Perkebunan (2025-02-17)
• Program Peremajaan Sawit Kembali Gagal Capai Target, Bos BPDP: Karena Sulit — Detik (2025-02-17)
• Pengelola Dana Sawit Cs Kena Dampak Efisiensi, Anggaran Disunat Rp 2 T — Detik (2025-02-17)
• Nusron Rapat Bareng Prabowo di Istana, Bahas HGU Sawit yang Tumpang Tindih — Kumparan (2025-02-17)
• Aspekpir Meminta Pemerintah Hati-hati Menyatakan Areal Perkebunan Sawit Menjadi Kawasan Hutan — Sawit Indonesia (2025-02-17)