SPKS dan GAPKI Soroti Kepatuhan EUDR: Legalitas, Ketertelusuran, dan Tantangan Petani Swadaya

(2026/09/25) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memetakan 2.000 petani di 18 desa Sekadau sebagai bagian dari upaya menata data, memperkuat legalitas, dan membuka akses pasar lewat Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperingatkan bahwa European Union Deforestation Regulation (EUDR) menempatkan petani swadaya sebagai kelompok paling rentan dalam akses pasar Eropa.

SPKS menyebut pendataan tersebut sebagai langkah membangun fondasi yang selama ini kosong, yakni memastikan siapa petani, lokasi kebun, dan praktik pengelolaan lahan yang mereka lakukan. Ketua SPKS Sabarudin mengatakan tanpa data petani akan terus berada di posisi lemah, menghubungkan pencatatan kebun dengan peluang memperoleh STDB yang dianggap sebagai tiket masuk ke rantai pasok yang lebih adil.

Selain pendataan, SPKS menjalankan pendekatan peningkatan praktik pertanian melalui kolaborasi dengan proyek SAFE yang didukung pemerintah Jerman dan Uni Eropa, serta mitra lokal termasuk Sinar Mas Agribusiness and Food, PT Agro Andalan, dan Widya Erti Indonesia. Target program SAFE menyasar 2.000 petani swadaya untuk perubahan pengetahuan dan perilaku pertanian, bukan sekadar pelatihan teoretis, dengan fokus pada praktik pengelolaan kebun dan perlindungan kawasan berfungsi tinggi.

Berita SPKS menekankan aspek ketertelusuran: setiap titik koordinat kebun yang dipetakan dianggap langkah keluar dari ketidakpastian administratif dan membuka kemungkinan mendapatkan STDB. SPKS juga mengangkat pendekatan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) untuk membedakan kawasan yang memiliki nilai konservasi atau peran hidrologis dari lahan produksi, terutama di desa-desa dengan tembawang dan kawasan sakral.

Di sisi regulasi dan pasar internasional, GAPKI melalui Ketua Bidang Luar Negeri M. Fadhil Hasan menyampaikan di forum OFI International 2026 di Amsterdam bahwa EUDR mengharuskan bukti bebas deforestasi, kepatuhan hukum, dan ketertelusuran sampai titik asal. Fadhil mengutip data USDA FAS Juli 2026 yang menyatakan sawit menyumbang sekitar 34,2% produksi minyak nabati global pada 2025/2026, menegaskan posisi strategis sawit pada pasar minyak nabati dunia.

GAPKI menyoroti empat dimensi keberlanjutan—lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola—yang harus dapat dibuktikan untuk diterima pasar internasional. Dalam paparan berjudul "EUDR and IE-CEPA: Challenges and Opportunities for Indonesia’s Palm Oil Industry", Fadhil juga menekankan produktivitas lahan sawit yang lebih tinggi per hektare dibanding tanaman minyak lain sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang perlu dipertahankan sambil memenuhi persyaratan traceability dan legal compliance.

Baik inisiatif SPKS maupun peringatan GAPKI sama-sama menempatkan petani swadaya di pusat perhatian: SPKS melalui pendaftaran kebun dan persiapan STDB, GAPKI melalui peringatan bahwa kelompok ini paling rentan menghadapi tuntutan dokumentasi dan sertifikasi. Program SAFE yang diterapkan di Sekadau menargetkan 2.000 petani swadaya sebagai penerima manfaat dan menjadi contoh upaya praktis untuk meningkatkan kesiapan dokumentasi dan perubahan perilaku produksi sawit di tingkat petani.

Langkah konkret yang disebutkan sumber: pendataan 2.000 petani di 18 desa di Sekadau; target program SAFE untuk 2.000 petani swadaya; kutipan data USDA FAS Juli 2026 tentang kontribusi sawit 34,2% terhadap produksi minyak nabati global pada 2025/2026; dan penyampaian paparan GAPKI di OFI International 2026 pada 21–23 September 2026 di Amsterdam.

Sumber:

• Langkah SPKS Menuju Kepatuhan EUDR: Memperkuat Legalitas, Ketertelusuran, Kelembagaan, Dan Kemitraan Sawit Rakyat — Info Sawit
• EUDR Jadi Gerbang Pasar Sawit Eropa, GAPKI Soroti Nasib Petani Swadaya — Sawit Setara