Penertiban Kawasan Hutan dan Pembentukan Badan Sawit Nasional: Menjawab Tantangan Kebijakan di Sektor Kelapa Sawit

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan telah menciptakan kegelisahan di kalangan petani kelapa sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) menyatakan bahwa banyak lahan sawit yang sudah bersertifikat resmi tiba-tiba diklaim masuk dalam kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpastian hukum yang merugikan para petani.

Dalam diskusi yang diadakan oleh Universitas Pancasila, para akademisi dan aktivis lingkungan membahas dampak dari Perpres ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Eddy Pratomo, menekankan pentingnya memastikan bahwa hak masyarakat tidak diabaikan dalam implementasi regulasi ini. Diskusi tersebut bertujuan untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Sementara itu, Ombudsman RI menyoroti perlunya pembentukan Badan Sawit Nasional untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit yang dinilai masih bermasalah. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengusulkan agar badan ini berfungsi sebagai lembaga yang menangani seluruh persoalan sawit dari hulu hingga hilir, sehingga masalah yang ada dapat ditangani secara terintegrasi.

Yeka menegaskan bahwa selama ini, persoalan yang dihadapi industri sawit ditangani oleh berbagai lembaga secara terpisah, yang membuat koordinasi menjadi sulit. Dengan adanya Badan Sawit Nasional, diharapkan tata kelola dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkesinambungan. Usulan ini disampaikan dalam diskusi terbatas di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga mengenang kontribusi Prof. Bungaran Saragih dalam bidang pertanian.

Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah juga diingatkan untuk tidak mengabaikan pentingnya memiliki satu peta kehutanan sebagai dasar penertiban lahan sawit. Pakar kehutanan Sadino menegaskan bahwa tanpa peta tunggal, regulasi yang ada berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi di sektor ini.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian memaparkan empat agenda transformasi untuk sektor perkebunan sawit dalam Simposium HASI 2025. Agenda tersebut mencakup perbaikan data, regenerasi tenaga teknis, pengendalian penyakit Ganoderma, dan penguatan hilirisasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati untuk mendukung swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Dalam pandangannya, Indonesia tidak perlu mengimpor bahan bakar minyak karena memiliki potensi besar dari kelapa sawit. Pernyataan ini menegaskan visi pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kepentingan ekonomi nasional.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi kebijakan maupun implementasi di lapangan, keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan, sektor ini dapat berkembang tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat yang terlibat.

Sumber:

• Perpres Penertiban Kawasan Hutan Bikin Resah Petani Sawit — Hortus (2025-05-08)
• Menimbang Keadilan dalam Perpres No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan — Info Sawit (2025-05-08)
• Ombudsman RI Sarankan Pembentukan Badan Sawit Nasional — Sawit Indonesia (2025-05-08)
• Ombudsman Kembali Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional — Hortus (2025-05-08)
• Satu Atap Urus Sawit, Ombudsman RI Desak Hadirnya Badan Khusus di Bawah Presiden — Hai Sawit (2025-05-08)
• Kementan Paparkan Empat Agenda Transformasi Perkebunan Sawit di Simposium HASI 2025 — Hai Sawit (2025-05-08)
• Tanpa Satu Peta, Penertiban Sawit Terancam Timbulkan Kekacauan — Kompas (2025-05-08)
• Pembentukan Sebuah Badan Diyakini Ombudsman RI Jadi Solusi untuk Tata Kelola Sawit — Media Perkebunan (2025-05-08)
• Penerapan Perpres 5 per 2025 Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat — Sawit Indonesia (2025-05-08)
• Harga Pupuk Subsidi Harus Sesuai Dengan HET — Sawit Indonesia (2025-05-08)
• Prabowo Sebut RI Tak Perlu Impor BBM, Ini Penggantinya — CNBC (2025-05-08)
• Menko BG Beraksi! Buru Ormas Pemalak Pengusaha, Bentuk Satgas Operasi — CNBC (2025-05-08)
• SSMS Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Perusahaan Sawit di Indonesia yang 100% Bersertifikat RSPO dan ISPO — Info Sawit (2025-05-08)
• Prabowo Pastikan 5 Tahun Kedepan Swasembada BBM, Kelapa Sawit jadi Sumber Utama — Info Sawit (2025-05-08)