Penegakan Hukum Perambahan Hutan di Riau: Dari Penangkapan hingga Kasus yang Terungkap

(2025/07/08) Indonesia menyaksikan peningkatan kasus perambahan hutan, terutama di Riau, di mana dua orang tersangka perambahan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat luas lahan yang dirambah mencapai 401 hektare untuk perkebunan kelapa sawit, dan penegakan hukum yang dianggap kurang tegas oleh sebagian kalangan.

Dua tersangka, Nico Jan Andrio Sianipar dan Dedi Purnomo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, tetapi tidak ditahan dengan dalih menerapkan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum. Kombes Ade Kuncoro Ridwan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, menyatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 110b, yang memberi ruang untuk penyelesaian di luar penahanan.

Sementara itu, penangkapan dua tersangka lainnya yang terlibat dalam perambahan hutan seluas 143 hektare di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan sisi lain dari persoalan ini. Tersangka berinisial Z, sebagai pemodal, dan SH, koordinator lapangan, ditangkap saat mereka menggunakan dokumen kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) untuk membuka kebun kelapa sawit secara ilegal. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan mendalam oleh Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan Polda Riau.

Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, terdapat 27 kasus perambahan hutan yang telah teridentifikasi, dengan total luas hutan yang dirambah mencapai 2.225 hektare. Dari jumlah tersebut, 24 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Herry menegaskan bahwa sebagian besar pelaku merambah kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit atau melakukan penebangan liar.

Polda Riau berkomitmen untuk terus menindaklanjuti kasus-kasus perambahan hutan ini, terutama di kawasan konservasi seperti Rimbang Baling dan Bukit Tigapuluh. Dalam satu kasus, dua pelaku yang terlibat dalam perambahan ratusan hektare hutan untuk kebun sawit juga berhasil ditangkap. Mereka diketahui menjalin kerja sama dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dari kebun sawit yang dibuka secara ilegal dibagi rata.

Dari hasil penyidikan, pihak kepolisian telah mengamankan berbagai barang bukti, termasuk alat berat dan dokumen yang terkait dengan aktivitas ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Polda Riau tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar jaringan perambahan hutan yang lebih luas.

Penegakan hukum terhadap perambahan hutan ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya melindungi lingkungan di Indonesia, khususnya di Riau. Aktivitas ilegal tidak hanya mengancam keberadaan hutan, tetapi juga berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan perlindungan terhadap hutan dapat ditingkatkan dan kejahatan lingkungan ini dapat diminimalisir.

Sumber:

• 2 Perambah 401 Ha Hutan TNTN Riau Tak Ditahan, Hukumannya Tebang Sawit dan Reboisasi — Kompas (2025-07-08)
• Tersangka Perambahan 143 Hektare Hutan di Rokan Hulu Ditangkap di Riau — MetroTV (2025-07-08)
• 27 Kasus Perambahan Hutan untuk Kebun Sawit dan Kayu Ilegal Terjadi di Riau Sepanjang 2025 — Kompas (2025-07-08)
• Polda Riau Tangkap Dua Pelaku Perambahan Ratusan Hektare Hutan untuk Ditanami Sawit — Bisnis Indonesia (2025-07-08)