Pemerintah Perkuat Pengelolaan Kelapa Sawit melalui Sertifikasi ISPO

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang kini meliputi seluruh sektor dari hulu hingga hilir.

Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Ratna Sariati, menegaskan bahwa ISPO bukan sekadar label, tetapi merupakan sistem menyeluruh yang memastikan bahwa usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan kebun sawit memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perpres 16/2025 menggantikan regulasi sebelumnya dan memperluas cakupan ISPO tidak hanya pada kebun sawit, tetapi juga pada produk olahan dan bioenergi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri dan memperkuat daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global. Selain itu, restrukturisasi kelembagaan dan pengenalan skema pembiayaan baru menjadi bagian dari upaya untuk mendukung penerapan ISPO, termasuk bagi pekebun rakyat.

Namun, pelaksanaan sertifikasi ISPO tidak tanpa tantangan. Aziz Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyatakan bahwa koordinasi antara empat Menteri Koordinator yang mengawasi ISPO menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, proses teknis yang seharusnya lebih terfokus kini terbelit dalam agenda strategis masing-masing menteri. Untuk itu, dia menyarankan agar diperlukan pelaksana harian khusus guna memastikan implementasi ISPO berjalan lebih optimal.

Di tengah upaya pemerintah, tantangan lain juga muncul dari ketidakpastian yang melanda sektor sawit. Jutaan pekerja dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada industri ini merasa cemas atas situasi yang berkembang. Ketidakstabilan dalam aturan dan kebijakan dapat berpotensi mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan sektor sawit yang menjadi andalan perekonomian nasional.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang juga diperkenalkan sejak tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan rakyat. Pendanaan untuk program ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang kini bertransformasi menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Program ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kebun sawit rakyat dan mendukung keberlanjutan industri secara keseluruhan.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil melalui Perpres 16/2025 dan program-program pendukung lainnya, pemerintah berharap dapat menghadapi tantangan yang ada dan menjadikan industri kelapa sawit Indonesia lebih berkelanjutan, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber:

• Perkuat Pengelolaan Kelapa Sawit, Pemerintah Dorong Sertifikasi ISPO Hulu-Hilir — Kontan (2025-06-05)
• Pemerintah Dorong Sertifikasi ISPO Hulu-Hilir untuk Keberlanjutan Kelapa Sawit — Media Perkebunan (2025-06-05)
• Empat Menko Bawahi Sawit, GAPKI Optimis ISPO Bisa Lebih Cepat — Sawit Indonesia (2025-06-05)
• ISPO kini Tak Lagi Cuma Urusan Kebun, Sertifikasi Itu Pun Menyasar Produk Olahan — Info Sawit (2025-06-05)
• Begini Strategi Pemerintah Kelola Kelapa Sawit Dalam Negeri — Kompas (2025-06-05)